Tahun ini BPPD turunkan Target PBB Rp 20 M

PALEMBANG,BS –  Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang menurunkan  target pencapai sektor Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebesar Rp 20 Miliar dari target sebelumnya Rp Rp275 Miliar.

Penurunan target PBB ini, imbas dari tidak tercapai target PBB tahun 2019 lalu.

“Kita akan menggali potensi pajak lainnya untuk menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegas Kepala BPPD Kota Palembang Sulaiman Amin, Selasa (21/1/2020).

Dijelaskannya, kenaikan PBB tahun lalu, juga sempat menjadi pro dan kontra ditengah masyarakat.

“Ini juga menjadi penyebab tidak tercapai target PBB kita,” ungkapnya.

Sulaiman mengatakan, kenaikan pajak PBB hingga berkali lipat ini diiringi dengan menggratiskan pajak dibawah Rp300 ribu.

Menurutnya, karena masih tahap penyesuaian maka target tidak tercapai. Dimana jika pada tahun lalu mencapai Rp275 miliar, maka tahun ini di angka Rp255 miliar.

“Target kita sesuaikan dengan penerimaan ditahun lalu Rp230 miliar,” ujarnya.

Penurunan pajak PBB karena pihaknya mempertimbangkan beberapa faktor. Seperti PBB yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga akan berdampak besar ketika naik atau turun.

“Mengenai stimulus revisinya kita lagi susun. InsyaAllah pajak PBB turun, sekitar Februari penetapan,” katanya.

Adanya penyesuaian tarif dan target yang mengalami penurunan, ditegaskan Sulaiman akan dimaksimalkan dari potensi pajak yang lain, mengingat secara keseluruhan pihaknya di tahun ini ditarget penerimaan pajak naik menjadi Rp1,5 triliun, sementara capaian tahun lalu Rp850 miliar.

“Kita tidak begitu saja menerima target yang ditetapkan, karena kita juga siapkan sejumlah strategy, mulai revisi perda pajak dan updating data,” jelasnya.

Seperti PBB misalnya, ini updating datanya akan terus dilakukan, karena kalau tidak di update, laporan tanah kosong tapi sekarang sudah berdiri bangunan, maka ini tidak masuk pajaknya. “Kalau tahan kosong itukan PBB nya dibawah Rp300 ribu (tidak kena pajak), makanya ini perlu terus kita updated,” ujarnya.

Kemudian potensi pajak lainnya, seperti pajak reklame yang selama ini disama ratakan juga akan di revisi.

“kita nanti akan sesuaikan Nilai Jual Objek Pajak Reklame, yang dikawasan tengah kota, pinggiran. Karena selama ini tarif nya mau tengah kota sampai ujung sama saja,” katanya.

Potensi lainnya pajak restoran, yang juga mengalami penyesuaian,  mulai Rp200 ribu per hari kena pajak 5 persen dan Rp300 ribu kena pajak 10 persen. “potensi – potensi ini yang akan kita maksimalkan,” ujarnya.(za)