Pemprov Sumsel Upayakan Penanganan Konflik Manusia dan Satwa Liar

PALEMBANG,BS -Konflik manusia dan satwa liar di Sumatra Selatan masih kerap terjadi, terutama konflik dengan Harimau Sumatra. Diketahui berdasar data dari BKSDA Sumsel populasi harimau yang ada 17 ekor yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Sumsel.

Adapun penyebarannya di Pagaralam, Lahat, Muara Enim, OKU Selatan, OKU, Musi Rawas Utara, Banyuasin dan Musi Banyuasin. Namun BKSDA mencatat populasi terbanyak ada di lansekap Rejang Lebong yakni di Pagaralam, Lahat, Muara Enim dan dan OKU Selatan.

Kepala BKSDA Sumsel Genman P Hasibuan mengatakan, memang berdasar data pencatatan populasi harimau sumatra di Sumsel pada 2006 lalu ada sebanyak 17 ekor. Namun jumlah tersebut bisa terus bertambah, apalagi mengingat pihaknya menemukan jejak kelahiran harimau baru.

“Sampai saat ini kami belum temukan adanya jejak kematian harimau, bahkan juga tidak menemukan adanya perburuan harimau. Tapi untuk jejak kelahiran, ada. Karenanya populasinya tentu akan bertambah,” kata Genman, disela Lokakarya Penanganan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar, di Palembang, Senin (10/2).

Menurutnya, memang untuk saat ini konflik yang terjadi antara manusia dan satwa liar cukup banyak sejak tiga bulan terakhir. Utamanya di Pagaralam, Lahat dan Muara Enim. Bahkan pada pertengahan Januari 2020 lalu sudah ditangkap satu ekor harimau sumatra di Muara Enim yang diduga telah melukai dan membunuh beberapa orang masyarakat Sumsel.

Saat ini harimau tersebut sudah dievakuasi di Lampung dan sedang dilakukan observasi dan penelitian mengenai perilaku harimau itu. “Konflik bisa terjadi karena habitat harimau terganggu, juga karena rantai makanannya sudah habis dan terputus. Dan penanganan untuk kasus ini tidak mudah, melainkan membutuhkan proses, butuh waktu yang lumayan lama,” kata dia.

Genman menjelaskan, selama habitat terganggu maka resiko konflik antara manusia dan harimau tetap tinggi. Karenanya semua pihak perlu kesadaran dan komitmen untuk sama-sama menjaga habitatnya dan mengembalikan habitat harimau seperti semula.

“Untuk harimau yang sudah ditangkap kemarin, kondisinya sehat dan perilakunya belum agresif. Untuk meneliti dan membuktikan apakah ini harimau yang membunuh masyarakat Sumsel atau bukan masih dipelajari. Tapi kita mendapat informasi, untuk sampel darah belum bisa diambil karena harimau ini masih sulit dijinakkan,” kata dia.

Setelah selesai dikaji, lanjut Genman, berkemungkinan harimau yang sudah ditangkap itu tidak akan dikembalikan ke alam. Hal itu karena sebagai antisipasi agar harimau tidak kembali melakukan hal serupa.

“Berkemungkinan kalau kembali ke alam, tidak bisa. Jika dilepas ke alam, bisa kembali lagi perilakunya. Besar kemungkinan akan ditempatkan di lembaga konservasi atau kebun binatang. Harimau kemarin itu masih muda, sekitar 2-3 tahun dan berkemungkinan baru terlepas dari induknya,” kata dia.

Direktur Proyek Kelola Sendang-Zoological Society of London, Damayanti Buchori mengatakan, upaya penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar memang harus segera dilakukan. Bukan hanya oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melainkan juga semua stakeholder dan peranan masyarakat.

“Kami sendiri mengusung lansekap, dalam upaya penanganan konflik ini perlu mempertimbangkan banyak hal, diantaranya tata guna lahan. Ini penting. Kami tidak bisa bergerak sendiri, zSL sebagai organisasi bergerak dalam hal konservasi dan bekerja dengan issue tiger, kami melakukan kajian untuk ini,” kata dia.

Diakui Damayanti, pihaknya berkoordinasi dengan KLHK, BKSDA dan pemerintah daerah untuk melakukan kajian itu, target kami dapat membantu survey populasi harimau di lapangan.

“Kami membantu dengan menyediakan ratusan kamera trap, dan peralatan lain. Berdasar data dari BKSDA Sumsel memang ada 17 ekor harimau di Sumsel,” kata dia.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel Ahmad Najib mengatakan, Pemprov Sumsel sejak awal berkomitmen untuk menanggulangi konflik antara manusia dan satwa liar. Apalagi selama tiga bulan terakhir, jumlah konfliknya di Sumsel meningkat drastis di beberapa kabupaten kota di Sumsel.

“Sejak November hingga Desember 2019, sedikitnya ada tujuh kasus konflik manusia dengan harimau sumatra yang terjadi di Lahat, Pagaralam, dan Muara Enim. Dari kasus ini ada 5 korban jiwa dan 2 orang korban luka-luka. Masyarakat menjadi resah dan aktivitas keseharian masyarakat maupun aktivitas ekonomi daerah menjadi terganggu,” kata dia.

Untuk menangani situasi tersebut, Pemprov Sumsel telah membentuk tim satgas gabungan yang terdiri dari Dinas Kehutanan Sumsel, BKSDA Sumsel, TNI dan Polri, masyarakat setempat dan dukungan organisasi non pemerintah.

Dengan dukungan berbagai pihak, kata dia, tim satgas sudah memasang camera trap dan box trap di lokasi terjadinya konflik untuk memantau keberadaan harimau. Tim satgas juga sudah lakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat untuk waspada dan untuk sementara waktu tidak beraktivitas di dalam atau sekitar hutan.

“Pada 21 Januari 2020, harimau yang diduga berkonflik sudah ditangkap dan dievakuasi. Kejadian konflik harimau ini menjadi pembelajaram penting bagi Sumsel. Kita harus mampu mencegah konflik serupa terulang di kemudian hari,” ujarnya.

Diakui Najib, konflik antara manusia dan hewan liar tidak semata tertuju pada harimau. Melainkan konflik dengan satwa liar lain seperti gajah, beruang, buaya yang sering terjadi di daerah lain di Sumsel.

“Konflik manusia dengan satwa liar merupakan permasalahan kompleks karena bukan hanya berhubungan dengan keselamatan manusia tapi dengan satwa itu sendiri. Konflik yang terjadi seharusnya mendoromg pemerintah dan pihak terkait lebih bijaksana dalam memahami kehidupan satwa liar sehingga tindakan penanganan dan pencegahannya dapat lebih optimal,” kata dia.

Dijelaskan Najib, berkaca dari konflik yang terjadi ada tiga hal yang dapat dipetik yakni, tidak hanya menimbulkan korban dan kekerasan, tapi ada multiplier effect terhadap penurunan aktivitas ekonomi masyarakat maupun daerah. Konflik antara manusia dan satwa liar terjadi karena habitatnya terusik dan rantai makanan terputus.

“Alih fungsi hutan, perambahan, ilegal logging, perburuan, menjadi pemicu utama dari konflik yang terjadi. Ini perlu upaya yang bersifat holistik dan terpadu untuk dapat menanggulangi konflik manusia dan satwa liar secara efektif,” kata dia.

Selain itu, kolaborasi para pihak baik pemerintah, masyarakat, sektor swasta dalam menanggulangi konflik menjadi kunci untuk bisa berbagi peran dan tanggung jawab. Baik dalam upaya penanganan konflik yang terjadi maupun upaya pencegahannya.

“Upaya tidak terbatas pada penanganan di lapangan saat terjadi konflik saja, namun juga upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya konflik,” tandasnya.(ril)