PALEMBANG,BS – Kinerja jajaran Direksi PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) mendapat sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang.
Perusaahn plat merah ini, dinilai anggota Komisi II DPRD kota Palembang, H Sudirman, hanya menjadi beban negara, lantaran kerugian dari tahun ketahun, tidak seimbang dengan penyertaan modal yang diberikan Pemkot Palembang yang angkanya terbilang cukup fantastis.
“Perusahaan itu didirikan untuk profit, kalau terus mengalami kerugian dari tahun ke tahun, tentu hal ini menjadi pertanyaan besar bagi publik. Apalagi dana yang dikeluarkan Pemkot Palembang untuk penyertaan modal bagi PT SP2J ini tidak sedikit, angkanya mencapai Rp 20 miliar (M) per tahun, bahkan lebih,” kata anggota Komisi II DPRD Kota Palembang, Sudirman, Kamis (2/7/2020).
DPRD Kota Palembang, kata politi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, meminta Walikota Palembang H.Harnojoyo untuk mengevaluasi jajaran Direksi PT SP2J.
“Walikota harus evaluasi kinerja jajaran perusahaan plat merah ini,” tegasnya.
Menurut pria yang menjabat sebagai bendahara Fraksi PAN DPRD Palembang ini, berdasarkan hasil rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), antara Komisi II DPRD Palembang dengan jajaran Direksi PT SP2J beberapa waktu lalu, diketahui, ada beberapa sektor unit usaha PT SP2J yang mengalami kerugian.
“Seperti, BRT Transmusi yang mengalami kerugian mencapai Rp 595 juta. Selanjutnya, unit usaha pariwisata, yakni Kapal Putri Kembang Dadar (KPKD), dimana beban pokok pendapatan mencapai Rp 1.150.987.422, sementara pendapatannya hanya Rp 692.348.503 atau merugi sebesar Rp 458.638.920, dan banyak lagi yang lainnya,” katanya.
Menurutnya, hal itu berbanding terbalik dengan pengeluaran daerah yang begitu besar untuk membayar gaji direksi PT SP2J, yang angkanya mencapai Rp 1.043.999.996 pertahun, ditambah tunjangan bahan bakar, Rp 145 juta, tunjangan komunikasi Rp 94 juta, tunjangan cuti besar Rp 144 juta, tunjangan perumahan Rp 417 juta, tunjangan pengabdian Rp 427 juta.
“Beban biaya yang dikeluarkan Pemkot Palembang untuk gaji direksi PT SP2J, tidak sepadan dengan hasil kerja direksi. Saya meminta Walikota Palembang secara serius menyikapi hal ini, jangan sampai uang rakyat dikeluarkan sia-sia,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menerima laporandari masyarakat, bahwa penggunaan anggaran spare part pemeliharaan BRT Transmusi tidak sesuai. Karena banyak alat yang dikanibal atau cabutan dari bus lainnya.
“Saya minta Pemkot Palembang melalui Inspektorat melakukan audit, jangan sampai laporan yang kami terima dibiarkan begitu saja,” pungkasnya.
Untuk diketahui, BUMD PT SP2J berdiri sejak 2007 lalu, dimana saat ini, unit usahanya meliputi, Migas, Transportasi, Property, Pariwisata dan pembangkit listrik.(za)