Banner Pemprov
Banner MUBA

137 bangunan di Palembang menggangu RTH

PALEMBANG,BS  – Kementerian Agrarian dan Tata Ruang melakukan tindakan terhadap bangunan yang menyalahi aturan Perda nomor 15 tahun 2012. Pembongkaran ini dilakukan dalam rangka penyelamatan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Palembang.

Pembongkaran ini salah satunya adalah pool Bus Epa Star yang berlokasi di Jalan Akses Bandara SMB II seberang Hotel Grand Santika Premiere.

Koordinator Penegakkan Hukum dan Penyesuaian Sengketa Kementerian ATR, Gunung Hariyadi mengatakan, lokasi pool bus Epa Star menggangu Ruang Terbuka Hijau sehingga harus dibongkar. Sekitar 1 hektar ruang terbuka hijau yang terpakai.

“Fungsi lokasi yang dulunya rawa konservasi, setelah rawanya hilang dan didirikan bangunan akan berpotensi menyebabkan banjir. Ditambah ini tidak memiliki izin, ” kata dia, Kamis (4/2/2021).

Berdasarkan audit Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) tahun 2019, ada indikasi sudah terjadi perubahan pemanfaatan ruang di dalam pembangunan di wilayah Kota Palembang.

Pihaknya mencatat ada 137 titik di Kota Palembang yang melanggar tata ruang sesuai Perda RT RW Palembang Nomor 12 Tahun 2012, tentang rencana tata ruang wilayah Kota Palembang.

Diantaranya ada 9 corporate dan sebagian besar adalah masyarakat yang memiliki izin sebelum Perda. Pelanggar ini sanksinya adalah pembongkaran dan denda.

“Di sepanjang jalur ini ada lahan Hotel Santika Premiere yang pakai RTH , Bengkel mobil, dan perumahan. Di 137 titik ini ada juga masyarakat yang sudah klarifikasi soal lahan RTH, ada baiknya disini (sekitar Bandara) tidak ada bangunan yang bisa mengancam keselamatan, ” tegasnya.

Dia menambahkan, ada keinginan Pemkot untuk merevisi aturan RT RW, makanya kini pihaknya membantu Pemkot menyesuaikan tata ruang.

Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa, yang juga ikut meninjau pembongkaran bangunan mengatakan, pembongkaran dilakukan untuk menjaga lingkungan dan investasi yang masuk di Kota Palembang

“Pemerintah Kota selalu proaktif pada apa yang disarankan oleh Kementerian ATR. Eksekusi ini memakan proses cukup panjang dalam rangka menjaga lingkungan, menjaga investasi yang masuk ke Pemkot, dan sinergi untuk kepentingan masyarakat luas. Kombinasi ini harus diperhatikan oleh pihak pengembang, ” jelas Dewa.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ikut menjadi tim yang melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penjagaan RTH.

“Semua ada bidangnya kalau yang ada menyalahi aturan inilah tim-timnya, ” katanya.(za)