Banner Pemprov
Banner MUBA

Awas Kalau ada Sekolah yang Lakukan Punggutan Liar

PALEMBANG,BS — Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda, Senin (24/6/2019) pagi, berkunjung ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Palembang.

Lawatan Fitri ini tidak lain, ingin menegaskan adanya larangan jenis apapun punggutan di sekolah pada saat ajaran tahun baru sekolah, yang kerap menjadi pengaduan wali murid.

“Kita mengingatkan pada tahun ajaran baru tidak ada lagi punggutan yang ada di sekolah,” tegas Fitri.

Larangan punggutan di sekolah inipun, kata Fitri, juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 75 tahun 2016.

Dimana sekolah dilarang melakukan punggutan apa pun.

Menurut Fitri, pihak sekolah dilarang melakukan punggutan terhadap uang SPP, sumbangan pembangunan, biaya les, daftar ulang, iuran ultah sekolah, ujian semester dan tengah semester, pembelian buku LKS dan hingga biaya seragam sekolah.

“Sekolah tidak perlu menggunakan pakai jas, rompi dan atribut lainnya. Kalau SMP cukup pakaian putih biru kalau SD cukup putih merah,” katanya,

Menurutnya, jika sekolah masih tetap melakukan pungutan maka pemerintah tidak bertanggung jawab jika terjadi tindak pidana terhadap kepala sekolah atau guru yang melakukan perbuatan di luar ketentuan tersebut.

“Saya tidak bertanggung jawab jika guru dan kepala sekolah terjerat pidana,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Zulinto menyebutkan, pihaknya sudah mengirimkan himbauan kepada sekolah-sekolah pada bulan lalu mengenai larangan adanya pungli yang dilakukan sekolah.

Namun dirinya berterima kasih kepada Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda, telah memberikan lagi penegasan kepada sekolah.

“Tidak ada korelasi kepintaran siswa dengan menggunakan jas atau rompi,” katanya.

Oleh karena itu, ia meminta sekolah untuk lebih fokus meningkatkan kualitas guru untuk bisa mencerdaskan peserta didiknya.

Menurutnya, pihaknya masih menghitung kebutuhan sekolah misalnya mengenai ujian semester atau tengah semester.

Berapa besaran biaya yang dibutuhkan sehingga bisa diakomodir oleh Dinas Pendidikan.

Begitu pula dengan kegiatan les, di beberapa sekolah tidak perlu lagi melakukan les, sebab sekolah sudah menerapkan full day.
“Guru tak boleh lagi les di rumah-rumah, untuk kebutuhan ujian setengah semester kita akan akomodir,” katanya.

Selain itu, ia meminta sekolah memanfaatkan dana bos untuk keperluan sekolah. “Dana bos harus dimaksimalkan untuk kebutuhan sekolah sehingga sekolah tak lagi melakukan pungutan ini dan itu,” katanya.(za)