Banner Pemprov
Banner MUBA

3 Fraksi Minta Walikota Evaluasi Direksi PT SP2J

 

PALEMBANG,BS A – Tiga Fraksi yang ada di DPRD Palembang, soroti persoalan di PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J). Karena dianggap menjadi beban daerah.

Tiga fraksi tersbut adalah Fraksi PDIP, Nasdem Persatuan Pembangunan dan PAN. Hal itu disampaikan perwakilan masing-masing fraksi tersebut saat rapat paripurna DPRD Palembang yang membahas tentang, pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota Palembang tahun 2019.

Sekretaris Fraksi PDIP RM Yusuf Indra Kesuma mengatakan, kalau memang PT SP2J terus merugi, harusnya ada efisiensi dari sisi gaji jajaran Direksi dan Komisaris. Bukan malahan menambah, anak perusahaan baru.

“Kami Fraksi PDIP mendorong agar DPRD Palembang membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyisir persoalan PT SP2J dan juga PD Pasar Palembang Jaya, jangan sampai ada yang menerima gaji dobel karena rangkap jabatan,” katanya.

Sekretaris Fraksi Nasdem Persatuan Pembangunan, Paidol Barokat mengatakan, pihaknya menyoroti soal kinerja direksi PT SP2J, dimana dari tahun ke tahun perusahaan plat merah tersebut selalu disubsidi, tapi terus mengalami kerugian. Terutama unit usaha BRT Transmusi.

“Kami minta saudara Walikota segera mengevaluasi terhadap kinerja jajaran direksi PT SP2J, karena sampai Tahun 2020 ini, penyertaan modal terus digulirkan. Tapi tetap saja merugi, kami minta hal ini jadi perhatian serius Walikota,” katanya.

Hal yang sama disampaikan, Sekretaris Fraksi PAN, Kgs Ishak Yasin, Fraksi PAN mendesak agar, Walikota Palembang segera mengevaluasi jajaran direksi PT SP2J. Karena, pihaknya menilai kinerja manajemen tidak berjalan maksimal.

Dijelaskannya, berdasarkan hasil laporan penggunaan APBD PT SP2J tahun 2019, bahwa disubsidi perusahaan plat merah itu dikeluarkan secara terus menerus setiap tahun.

Hal itu sebanding dengan pelayanan yang “dirasakan masyarakat. Contoh, unit BRT Transmusi, dimana penghasilan dari tiket BRT Transmusi turun hampir 4 Milyar dari tahun 2018 ke tahun 2019, pada 2018 penghasilan tiket mencapai Rp 21.393.404.821, sementara tahun 2091 hanya Rp 17.451.630.446,” katanya.

Ia menambahkan, kondisi ini kian parah karena berdasarkan pengamatan, kondisi bus BRT Transmusi banyak tidak operasional alias mangkrak, hal tersebut berbanding terbalik dengan biaya perawatan dan operasional yang dikeluarkan oleh PT SP2J setiap tahunnya yang mencapai miliaran, ini baru satu unit saja yakni BRT Transmusi, belum lagi unit unit yang lain.

“Sekali lagi kami minta hal ini jadi perhatian serius Walikota. Sehingga subsidi atau penyertaan modal yang digelontorkan Pemkot Palembang tepat sasaran dan jajaran direksi dan komissari, bisa bekerja lebih maksimal,” pungkasnya.(ot)