Banner Pemprov
Banner MUBA

Pimpin PKP Sumsel, Ryan langsung tancap gas rumah rakyat

 

PALEMBANG, BS–Lesunya market properti di masa pandemi tak membuat kendor pemerintah, pengusaha, BUMN, Perbankan dan organisasi kemasyarakatan untuk terus memperjuangkan hak kepemilikan rumah bagi masyarakat.

Mereka terus membuat terobosan bersama, salah satunya melalui pembentukan Forum Perumahan dan Kawasan (PKP) Sumsel di hotel Santika, Selasa (14/9).

Kegiatan yang difasilitasi langsung oleh Kementrian PUPR RI melalui Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera V, A. Darwis dan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Sumsel, Basyaruddin Achmad ini diharapkan bisa jadi pendorong program pemerintah Sumsel dalam memenuhi ketersediaan rumah bagi masyarakat.

Diharapkan pula bisa mengurangi angka back log rumah di Sumsel, yang kini jumlahnya lebih dari 4000an unit rumah. “Kita harapkan juga jadi perpanjangan tangan pemerintah untuk terus memberikan kemudahan akses rumah bagi masyarakat, ” kata Basyaruddin. Pembentukan Forum, lanjut dia, mengacu pada Permen PUPR no 20 tahun 2020 yang kepengurusanya akan dikuatkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumsel.

Ketua PKP Sumsel, J Ryan Toni Nata Kesuma mengatakan keberadaan forum sebagai bentuk langkah nyata agar warga bisa dapat rumah yang nyaman, bersih, tercukupi sanitasi serta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) sehingga mengurangi kawasan kumuh

“Forum PKP beranggotakan perwakilan dari perguruan tinggi, perwakilan lembaga swadaya masyarakat perwakilan dari pengembang dan perwakilan dari stakeholder seperti asosiasi profesi,  perwakilan pemerintahan dan lainnya, “katanya.

Juga dalam rangka memberikan masukan, menangkap dan merangkum permasalahan yang ada di masyarakat, melakukan pendataan dan memberi masukan dan mencarikan solusi kepada pemerintah terkait kendala yang dialami masyarakat sehingga pemerintah akan mengambil kebijakan dengan mudah

“Masyarakat itu bermacam-macam developer juga masyarakat, stakeholder yang lain juga masyarakat yang terlibat didalamnya agar permasalahan di sektor perumahan dan kawasan pemukiman termasuk pemukiman kumuh non kumuh, fasilitas lain-lain bisa diatasi sehingga permasalahan di lapangan seperti kesulitan masyarakat mendapatkan perumahan, kesulitan sanitasi dan fasilitas lain bisa dianggarkan atau diberi solusi,” beber Ryan

Pihaknya menambahkan permasalahan yang dihadapi antara lain sektor perumahan dari sektor pembiayaan, sektor fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), kuota untuk rumah subsidi, dari sektor kawasan dan pemukiman yaitu kawasan dan pemukiman yang kumuh.

“Cara mengatasi seperti apa kita kumpulkan permasalahan dan kita kumpulkan datanya ini nanti kita carikan solusinya atau diberikan pokja apa saja saran dari kita dan bagaimana mengatasinya,” tandasnya

Sementara itu masyarakat khususnya MBR sektor informal yang jumlahnya 70% dari MBR bisa mendapatkan akses dan pembiayaan dari lembaga pembiayaan terkait sehingga bisa memiliki rumah yang layak untuk ditempati.

Dengan Kerjasama yang melibatkan semua sektor, dari pemrintah, masyarakat, perbankan, para pengurus asosiasi dan perwakilan BUMN dan BUMND maka akses rumah bagi masyarakat bisa segera terpenuhi. Kebingungan masyarakat untuk itu diharapkan tidak akan terjadi lagi.

“Rumah yang dibangun banyak tapi warga masih bingung cara mendapatkannya, makanya batasan dari rasa bingung ini akan kita perjelas lagi. Jadi tujuan kita jelas kita ingin membantu masyarakat untuk mendapatkan rumah layak huni dengan harga terjangkau, jadi kita ” Gaskan” Semua akses yang bisa kita gunakan untuk mengurangi angka backloog yang terus membesar, “katanya. (Why).