PALEMBANG, BS–Komisi V DPRD Sumsel yang membidangi pendidikan berencana akan mendatangi dan bertemu langsung dengan Komisi X DPR RI, Rabu (8/10) mendatang, menyusul kembali ditundanya pengumuman hasil uji kelulusan PPPK Guru.
Diketahui Kemendikbudristek tidak jadi mengumumkan kelulusan PPPK guru tahap I pada Selasa (5/10) hari ini.
Pengunduran ini karena ada sesuatu hal yang masih dikoordinasikan oleh Panselnas. Ini merupakan penundaan pengumuman kedua kalinya, yang sedianya diumumkan pada 25 september, lalu.
“Mohon maaf, pengumuman kelulusan PPPK guru tahap I yang sedianya tanggal 5 Oktober diundur menjadi Jumat, 8 Oktober pukul 09.00 WIB sampai selesai,” kata Plt Karo Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Anang Ristanto dikutip dari siaran online via youtube, Senin (3/10) siang.
Dia menyebutkan pihaknya sebelumnya sudah mengirimkan surat undangan kepada seluruh kepada Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten/kota.
Surat bernomor 67234/A6/HM.01.00/2021 tertanggal 1 Oktober, isinya adalah mengundang kepala Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia untuk mendengarkan pengumuman yang dilakukan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana pada Selasa, 5 Oktober 2021 pukul 10.00 sampai 11.00 WIB.
“Karena ada sesuatu hal yang masih harus dikoordinasikan, kami sekarang sedang membuat draft surat undangan baru lagi untuk seluruh kepala dinas,” terang Anang.
Pengumuman penundaan itu membuat pilu hampir 10 ribu guru honor di Sumsel yang sebelumnya memang menunggunya.
Kenyataan tersebut juga membuat kaget jabatan komisi V DPRD Sumsel.
Ditemui di ruang kerjanya, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Syaiful Fadli mengaku sudah mendengar informasi terkait penundaan tersebut, makanya pihaknya akan langsung mendatangi ketua dan jajaran anggota komisi X DPR RI untuk tahu bagaimana kronologis uji PPPK guru yang pengumumannya terus ditunda.
“Saya bersama wakil Ketua DPRD Sumsel, Muchendi sudha menjadwalkan akan bertemu dengan Komisi X, pembahasan utamanya soal pengangkatan guru honor dari uji PPPK ini, ada apa dibalik penundaan termasuk memperjuangkan mekanisme penyeleksian tersebut,” jatanya.
Keberangkatan ke Jakarta akan dilakukan pada Rabu (6/10) mendatang dan dijadwalkan pertemuan Kamis (7/10) keesokan harinya atau satu hari jelang pengumuman yang rencananya akan dilakukan pada Jumat (8/10) lusa nanti.
Syaiful melihat kegaduhan uji kompetensi PPPK lantaran tidak seimbangnya formulasi Pemerintah terkait kondisi guru honor di Indonesia secara terapan di lapangan, melalui standar uji yang relatif sangat tinggi. Padahal tidak semua guru mampu meraup standar tersebut lantaran faktor usia maupun demografis wilayah tempat mereka mengajar.
Pemerintah seharusnya melihat hasil kerja keras guru serta menganugerahi mereka reward berupa pengangkatan menjadi CPNS, terkhusus bagi mereka yang sudah punya pengalaman mengajar tinggi dengan usia diatas 50 tahun.
“Seharusnya jangan digeneralisasi antara sistem tes untuk guru honor yang berusaha diatas 50 tahun dan dibawah 50 tahun. Apalagi di Sumsel saya lihat banyak sekali guru honor yang sudah berusia 50 tahun, dengan tentang usia tersebut seharusnya berikan mereka semacam reward atas kerja keras mereka, mencicipi menjadi CPNS jadi kebanggaan besar meski jelang pensiun, “katanya.
Justru, sebut Syaiful, untuk guru honor yang berusia diatas 35 hingga 49 tahun, tidak masalah diberikan standar uji kompetensi secara umum karena dari sisi Pemerintah juga menginginkan guru yang berkualitas sesuai grade kualitas yang baik.
“Kondisi ini yang jadi awal persoalan. Dengan penundaan ini kita melihat potensi masalah dan keragu-raguan dari pemerintah. Di sisi lain banyak guru honor yang sudah stres duluan gara-gara ini juga,” Katanya.
Pihaknya, lanjut dia, akan terus berjuang agar semua guru honor di Sumsel bisa diangkat semuanya, termasuk meminta perubahan aturan terkait penurunan standar passing grade dan kenaikan nilai afirmasi yang sudah diusulkan sebelumnya.
Selain dua hal tersebut, Syaiful juga akan melakukan perjuangan untuk pembahasan insentif guru honor secara permanen.
“aturan insentif bagi guru honor ini akan kita bahas dan sifat bantuan insentif ini akan kita usulkan permanen dari Apbd induk yang akan dibahas pada pertengahan Oktober dan November ketok palu. Intinya kesejahteraan guru honor akan terus kita perjuangkan agar mereka lebih semangat lagi megajar. Usulan itu akan kita sampaikan ke dirjen PPPTK, “katanya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Riza Pahlevi melalui Kabid Pendidik dan Tenaga Pendidikan Disdik Sumsel, Emzen Spd, MM mengatakan sudah mengetahui tentang penundaan tersebut, namun surat resminya belum diterima.
“Meski ditunda, kami minta guru honor tetap tenang menunggu. Banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan yang ikut seleksi bisa diluluskan semuanya, ” kata Emzen.
Keputusan penundaan, lanjut dia, sebaiknya dipandang sebagai hal yang positif karena pemerintah melalui Kemenristekdikbud sedang menyiapkan mekanisme kelulusan yang seadil-adilnya yang tentu akan menguntungkan guru honor.
“Kita berdoa saja, mudah-mudahan ada mekanisme baru yang disiapkan Kemenristekdikbud sebagai bentuk penghargaan bagi guru honor. Kita di daerah juga belum tahu bagaimana perubahannya, sebaiknya ditunggu dan mudah-mudahan ada info terbaik yang kita Terima saat pengumuman nanti, ” katanya.
Saat ini, kata dia, Disdik Sumsel sedang mengupayakan tambahan insentif guru honor dari program KBM daring selama masa pandemi.
“Sekarang kan PTM sudah banyak yang jalan di sekolah, tapi kita tetap mengupayakan agar insentif KBM daring tetap diterima guru meski sudah PTM, apa mungkin nanti nama programnya kita ubah. Yang jelas prioritas insentif akan terus kita upaya kan untuk kesejahteraan guru, ” Katanya. (Why).