Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK, Herman Deru Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan

Laporan: Tia

 

KOTA PALEMBANG, BS — Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru bakal segera mengusulkan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim, guna menjamin stabilitas roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Edison beberapa waktu lalu.

 

Upaya pengisian jabatan sementara ini dilakukan agar kendala administratif tidak menghambat agenda pembangunan daerah di Kabupaten Muara Enim setelah pimpinannya diamankan oleh lembaga antirasuah.

 

“Setelah ada pemberitahuan resmi, baru kita usulkan penonaktifan dan selanjutnya menunjuk Plt Bupati. Sesuai aturan, pelaksana tugasnya adalah wakil bupati jika bupati berhalangan karena tersangka atau ditahan,” ujar Gubernur Sumsel, Herman Deru, saat diwawancarai langsung, pada Selasa (09/06/2026).

 

Ia menerangkan jika prosedur pengusulan nama pengganti sementara tersebut masih harus menanti dokumen tertulis dari pihak KPK guna memastikan status hukum terkini dari Bupati Muara Enim.

 

“Ya, saya juga mengikuti berita di televisi dan media sosial. Bahwa ada kegiatan OTT di Kabupaten Muara Enim dan salah satu yang dibawa adalah bupatinya. Pertama saya menyampaikan keprihatinan yang begitu mendalam atas kejadian ini,” terangnya.

 

Meski dirundung rasa prihatin atas musibah hukum tersebut, ia memberikan penekanan bahwa dugaan korupsi yang terjadi murni merupakan ranah tanggung jawab pribadi oknum dan tidak mencerminkan sistem birokrasi secara luas.

 

“Ini kesalahan personal. Yang paling penting adalah bagaimana pemerintahan tetap berjalan baik dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal, serta pembangunan tidak boleh terganggu,” tegasnya.

 

Lebih lanjut, pimpinan tertinggi di Bumi Sriwijaya ini mewanti-wanti agar kasus penangkapan ini menjadi pengingat keras bagi seluruh jajaran kepala daerah maupun aparatur sipil di Sumsel untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas.

 

“Ini persoalan personal ya, kami tidak bisa menduga sebelum ada rilis resmi dari penegak hukum. Ini menjadi peringatan bagi semua agar menghindari pelanggaran,” imbuhnya.

 

Terkait desas-desus mengenai afiliasi politik Edison, Deru memperjelas bahwa posisi yang bersangkutan bukan merupakan fungsionaris Partai NasDem, melainkan sosok yang didukung oleh koalisi beberapa partai pada masa pemilihan.

 

“Beliau bukan pengurus partai, hanya diusung dalam pencalonan, dan itu ada beberapa partai pengusung, bukan hanya NasDem,” tutupnya.