TPID Sumsel Rapatkan Barisan, Perkuat Sinergi Kendalikan Inflasi
Laporan : Ofie
KOTA PALEMBANG, BS — Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan terus memperkuat sinergi dan koordinasi dalam menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan di daerah. Pada September 2026, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencatatkan inflasi sebesar 0,21% (mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,06% (mtm). Secara tahunan, inflasi Sumsel tercatat sebesar 2,55% (yoy), sedikit menurun dari 2,60% (yoy) pada Agustus 2026. Sedangkan tren inflasi nasional tercatat mengalami kenaikan menjadi 3,28% (yoy) dari sebelumnya 3,19% (yoy). Capaian pengendalian inflasi tersebut menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu daerah dengan tingkat inflasi tahunan (yoy) dan bulanan (mtm) yang relatif terkendali secara baik di Regional Sumatera maupun Nasional.
Secara bulanan, inflasi terutama didorong oleh peningkatan harga sejumlah komoditas utama, antara lain beras (0,14%), cabai merah (0,09%), cabai rawit (0,03%), telur ayam ras (0,01%), dan pisang (0,01%). Kenaikan harga beras terjadi seiring meningkatnya harga di tingkat produsen serta distributor yang dipengaruhi kenaikan harga gabah dampak dari stok bahan baku di penggilingan yang semakin terbatas dan kenaikan biaya pengemasan. Adapun kenaikan harga komoditas hortikultura merupakan dampak dari musim kemarau berkepanjangan yang menekan produktivitas. Selanjutnya, kenaikan harga telur ayam ras utamanya dipengaruhi oleh meningkatnya biaya pakan.
Memasuki Oktober 2026, tekanan inflasi diprakirakan akan cenderung meningkat, antara lain dipengaruhi oleh potensi gangguan pasokan pangan hortikultura imbas El Nino yang menyebabkan kondisi kemarau yang lebih panjang dan curah hujan yang diprakirakan berada di bawah normal. Selain itu, tekanan harga daging ayam ras diprakirakan masih berlanjut seiring perkembangan biaya pakan dan permintaan pangan. Harga minyak goreng juga berpotensi meningkat seiring kenaikan harga CPO global yang didorong oleh peningkatan permintaan bahan baku untuk implementasi program biodiesel B50.
Mengantisipasi berbagai risiko tersebut, untuk menjaga stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan terus memperkuat koordinasi dan sinergi melalui strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Hingga akhir September 2026, telah dilaksanakan lebih dari 493 kegiatan operasi pasar murah/GPM/SPHP di berbagai wilayah Sumatera Selatan, serta puluhan inspeksi mendadak (sidak) pasar untuk memastikan ketersediaan stok dan kepatuhan terhadap harga eceran tertinggi.
Upaya stabilisasi juga diperkuat melalui subsidi harga dan subsidi ongkos angkut untuk menjaga kelancaran distribusi pangan. Hingga September 2026, BI Sumsel telah memberikan fasilitasi subsidi ongkos angkut sebanyak 77 kali untuk komoditas pangan utama dengan total berat komoditas yang diangkut mencapai kurang lebih 47,92 ton guna mendukung kegiatan OPM di Provinsi Sumatera Selatan. Lebih lanjut, BI Sumsel mencatat total pembelian komoditas bawang merah secara B2B dari Sumatera Barat dan Jawa Tengah sebanyak 23,02 ton dan komoditas cabai dari Kab. Magelang sebanyak 38,29 ton untuk turut membantu meningkatkan ketersediaan pasokan di Sumatera Selatan.
Hingga September 2026, tercatat telah dilakukan penambahan MoU (Memorandum of Understanding) KAD yang dilakukan antara Pemda di Sumatera Selatan dengan Pemda Jawa Tengah berupa 8 KSB (Kesepakatan Bersama) dan 21 PKS (Perjanjian Kerja Sama) untuk G2G (Government to Government). Sementara MoU B2B (Business to Business) sebanyak 4 PKS dengan penguatan koordinasi yang dilakukan melalui berbagai forum komunikasi, seperti Rapat Koordinasi TPIP–TPID secara rutin dan berbagai komunikasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi seperti iklan layanan masyarakat bijak belanja dan publikasi jadwal OPM di berbagai kanal media. Sinergi dan koordinasi dengan TPID antar wilayah juga terus dilakukan, antara lain studi tiru TPID Sumsel bersama dengan TPID Sulawesi Selatan kepada TPID Jawa Tengah, dalam rangka mempelajari inovasi pengendalian inflasi berdasarkan karakteristik masing-masing daerah.
Di sisi lain, penguatan ketahanan pangan daerah juga didorong melalui berbagai program inovatif seperti Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), yang pada tahun ini telah secara resmi ditransformasikan menjadi Rantai Pasok Pangan GSMP untuk mendukung PSN melalui kolaborasi berbagai pihak seperti di antaranya pesantren dan koperasi sebagai bagian dari ekosistem produksi dan distribusi pangan yang didukung melalui pelaksanaan business matching dengan offtaker dan finance matching dengan perbankan untuk peningkatan kapasitas produksi melalui kredit usaha. Pesantren dianggap memiliki potensi untuk dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus pilar ketahanan pangan. Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini juga sejalan dengan dukungan terhadap program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).