Laporan: Hermansyah
KOTA PALEMBANG, BS — Fakta menarik terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengondisian 10 paket proyek konstruksi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, pada Kamis (12/11/2026) sejumlah saksi mengungkap proses pembuatan dokumen penawaran proyek hingga dugaan aliran uang yang melibatkan pihak-pihak terkait.
Salah satu keterangan yang menjadi sorotan datang dari saksi Putra. Di hadapan majelis hakim yang diketuai Pitriadi. Putra mengungkapkan bahwa dokumen penawaran yang telah dibuat diperiksa terlebih dahulu oleh Utari, istri terdakwa Ardi.
Menurut Putra, dokumen tersebut terdiri dari surat pengantar data dan SKP. Setelah selesai dibuat, dokumen itu dibawanya kepada Utari untuk diperiksa satu per satu.
Setelah dilakukan pengecekan, Utari menyatakan dokumen penawaran tersebut telah lengkap.
Tak hanya itu, Putra juga mengakui pernah menerima uang sebesar Rp 1 juta dari terdakwa Yusrizal untuk jasa pembuatan dokumen penawaran.
Uang tersebut kemudian diserahkannya kepada Utari. Namun, ia mengaku hanya menerima kembali Rp 300 ribu dari Utari untuk membeli kebutuhan pembuatan dokumen berupa tinta dan kertas.
“Saya menerima uang Rp 1 juta dari Yusrizal untuk jasa membuat penawaran. Uang itu saya berikan kepada Ibu Utari, kemudian saya diberi Rp 300 ribu,” ungkap Putra di persidangan.
Sementara itu, saksi Reza juga mengungkapkan pernah diminta membuat dokumen penawaran untuk delapan paket pekerjaan.
Ia menyebut permintaan tersebut datang dari pihak pemborong dan Yusrizal. Dalam prosesnya, Reza menggunakan laptop miliknya untuk menyusun sekaligus mengunggah dokumen penawaran.
“Yusrizal menyuruh saya membuat dokumen penawaran,” kata Reza.
Ia juga menyebut laptop yang digunakan untuk membuat dokumen tersebut kini telah diamankan oleh Kejaksaan Negeri PALI.
Keterangan lain yang turut menjadi perhatian adalah kesaksian Utari. Di hadapan majelis hakim, istri terdakwa Ardi tersebut menerangkan bahwa dirinya tidak pernah menolak surat keputusan (SK) terkait pekerjaan karena SK tersebut berasal dari kepala dinas.
Utari juga menyebut paket pekerjaan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut merupakan paket anggota DPRD PALI bernama Budi Hoiru.
Ia menjelaskan, kepala dinas kemudian memerintahkan dirinya untuk mengonfirmasi pelaksanaan kegiatan di lapangan kepada Budi Hoiru melalui PPK Ardi.
Menurut Utari, Ardi kemudian menghubungi Budi Hoiru untuk menanyakan siapa pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Dari komunikasi itu, disebutkan bahwa Budi Hoiru mengarahkan kepada Yusrizal.
“Ardi menelepon Budi untuk mengonfirmasi siapa pelaksana di lapangan. Ternyata anggota DPRD mengarahkan kepada Yusrizal,” ujar Utari.
Hakim kemudian memastikan siapa anggota DPRD yang dimaksud.
“Budi Hoiru anggota DPRD PALI,” jawab Utari.
Meski mengakui adanya proses pemeriksaan dokumen penawaran, Utari menegaskan dirinya tidak pernah menerima fee dari terdakwa Yusrizal.
Dalam surat dakwaan, JPU menguraikan dugaan pengondisian terhadap 10 paket proyek konstruksi di lingkungan Dinas Perkim dan Dinas Pendidikan Kabupaten PALI.
Perkara ini menjerat lima terdakwa, yakni Sephy Hendika, Ardi, dan Arif Gunawan yang merupakan aparatur sipil negara (ASN), serta dua terdakwa dari pihak swasta, Subela dan Yusrizal.
Dalam dakwaan, Subela diduga bertindak seolah-olah sebagai direktur CV Nengkoda Jaya. Bahkan, ia disebut memalsukan tanda tangan direktur perusahaan tersebut untuk melaksanakan enam paket proyek konstruksi.
Enam paket pekerjaan itu terdiri dari lima proyek drainase di lingkungan Dinas Perkim Kabupaten PALI dan satu paket rehabilitasi ruang kelas di SDN 13 Penukal.
Dalam pelaksanaannya, Subela didakwa bekerja sama dengan Sephy Hendika selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perkim untuk lima proyek drainase.
Sementara pada proyek rehabilitasi ruang kelas SDN 13 Penukal, Subela disebut bekerja sama dengan Arif Gunawan selaku PPK Dinas Pendidikan Kabupaten PALI.
JPU juga menguraikan dugaan pemberian imbalan atau fee kepada kedua terdakwa yang menjabat sebagai PPK tersebut.
Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten PALI sebagaimana tercantum dalam dakwaan, enam paket proyek yang dinilai tidak sesuai kontrak mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp 576 juta.
Selain itu, JPU mengungkap dugaan penyimpangan pada empat paket proyek konstruksi lainnya yang dikerjakan terdakwa Yusrizal selaku rekanan.
Keempat proyek tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp 332 juta.
Dengan demikian, total kerugian keuangan negara berdasarkan uraian dakwaan JPU dalam perkara 10 paket proyek tersebut mencapai lebih dari Rp 904 juta.
Atas perbuatan yang didakwakan, para terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dikaitkan dengan Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan saksi dan alat bukti di persidangan.