Laporan: Hermansyah
KOTA PALEMBANG, BS – Terdakwa Haryadi, pemilik Toko Bangunan Duta Asia di Palembang, didakwa melakukan penipuan terhadap pengusaha material bangunan hingga menyebabkan kerugian mencapai Rp 2,52 miliar. Dalam menjalankan aksinya, terdakwa diduga menggunakan identitas mantan karyawannya untuk melakukan pemesanan material bangunan.
Dakwaan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Palembang, Agus Siswanto, di hadapan majelis hakim yang diketuai Zulkifli, dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, pada Senin (16/11/2026).
Dalam surat dakwaan, JPU mengungkapkan bahwa perbuatan tersebut diduga dilakukan Haryadi pada 2 Juni hingga 30 Juli 2025, bertempat di kantor CV Palembang Karya Steel, Jalan ByPass Alang-Alang Lebar, Pergudangan Sukarami, Palembang.
Perkara ini bermula ketika terdakwa mengalami kesulitan ekonomi. Saat itu, Haryadi yang merupakan pemilik Toko Bangunan Duta Asia berencana memesan sejumlah material bangunan kepada korban Sandy Yang, pemilik CV Palembang Karya Steel.
Keduanya diketahui telah saling mengenal. Karena hubungan tersebut, korban kemudian menyetujui permintaan pemesanan barang yang diajukan terdakwa.
Namun, dalam proses pemesanan hingga pengambilan barang, terdakwa diduga menggunakan identitas mantan karyawannya bernama Ricardo Marudut Tua Nadapdap. Bahkan, terdakwa disebut mengirimkan kartu tanda penduduk (KTP) Ricardo kepada pihak CV Palembang Karya Steel untuk digunakan dalam transaksi tersebut.
Berdasarkan uraian dakwaan, tercatat sebanyak 99 faktur pengeluaran penjualan barang menggunakan nama Ricardo Marudut Tua Nadapdap, dengan total nilai mencapai Rp2.529.329.532,00-.
Adapun material yang dipesan terdiri dari berbagai jenis bahan bangunan, mulai dari rangka baja, atap spandek, atap zinkalum, atap alkan, tutup atap, hingga genteng pasir. Transaksi tersebut disepakati dengan jangka waktu pembayaran selama 45 hari.
Setelah seluruh barang diterima, terdakwa kemudian menyimpannya di gudang miliknya. Namun, material bangunan tersebut selanjutnya dijual habis oleh terdakwa.
Ironisnya, uang hasil penjualan barang tersebut diduga tidak disetorkan kepada korban. Sebaliknya, uang itu digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi, di antaranya membayar angsuran pinjaman di Bank BCA, cicilan mobil Toyota Alphard, gaji karyawan toko, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Persoalan mulai terungkap ketika korban merasa curiga karena pembayaran tak kunjung diterima meskipun telah melewati tenggat waktu 45 hari sebagaimana kesepakatan awal.
Korban kemudian melakukan pengecekan ke toko milik terdakwa. Dari hasil pengecekan tersebut, diketahui bahwa barang-barang material yang sebelumnya dikirim telah habis terjual.
Saat berupaya melakukan penagihan, korban disebut tidak mendapatkan respons dari terdakwa, baik melalui pesan maupun komunikasi lainnya. Merasa dirugikan, Sandy Yang akhirnya melaporkan perkara tersebut kepada pihak kepolisian.
Akibat perbuatan yang didakwakan tersebut, korban Sandy Yang mengalami kerugian sebesar Rp 2.529.329.532,00- atau lebih dari Rp 2,5 miliar.
Atas perbuatannya, Haryadi didakwa melanggar Pasal 492 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Usai mendengarkan pembacaan surat dakwaan dari JPU, terdakwa melalui tim penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut.
Dengan demikian, persidangan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh JPU.
