Paket Pengadaan Barang Jasa Masih Menunggu Penyusunan DRPP dari OPD

Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bengkulu Utara Yulman

BENGKULU UTARA,BS – Sebanyak 128 paket Pengadaan Barang dan Jasa dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bengkulu Utara,Provinsi Bengkulu, dengan nilai anggaran Rp 165 miliar lebih, masih dalam tahap pemberkasan.

“Sampai Maret 2018, ada 20 paket yang telah diumumkan di Unit Layanan Pengadaan (ULP), untuk total perhitungan kita ada 128 paket dari 14 OPD,” ungkap Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bengkulu Utara Yulman, Senin (5/3/2018) saat ditemui di ruang kerjanya.

Namun, angka total perhitungan tersebut bersifat belum finas atau kasar , dikarnakan masih ada pergerakan-pergerakan, seperti pengelolaan 13 paket Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) BU, sesuai arahan Permentan, minta masyarakat ikut, maka dari itu dijadikan swakelola.

“Semula pengelolaan10 paket jalan produksi pertanian akan diumumkan di Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) melalui penyediaan, akhirnya kita suruh mereka membuat surat dengan melampirkan copy-an tersebut dan Permentan, untuk dipindahkan ke swakelola. 3 paket selanjutnya realisasi gedung, usulan telah masuk ke Unit Layanan Pengadaan,” jelasnya lagi.

Lebih lanjut, sisa dari 128 paket menyusul sesambil menunggu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Pengajuan Pengadaan (DRPP) setelah clear, baru membuat surat ke ULP untuk proses lelang selanjutnya.

“E-Tendering APBN dan APBD tahun 2018 Disnakertrans jumlah 10 paket, Dinkes jumlah 7, Disdag jumlah 5, Dishub jumlah 1, Disperikanan jumlah 1, DPRKP jumlah 4, Distangan Hortan jumlah 5, Setdakab jumlah 5, Setwan jumlah 4, BPKAD jumlah 3, Dispar jumlah 4, DPPKB jumlah 1, Bapenda jumlah 3 paket. Untuk nominal terbesar DPUPR jumlah 75 paket pagu sebesar Dp132 miliar lebih,” ungkapnya.

Ditempat berbeda Kuasa Barus, S.Pt Plt Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Kabupaten Bengkulu Utara, membenarkan adanya perubahan yang di ajukan. Katanya, waktu pertemuan di Surabaya.

“Sebenarnya dari pusat sudah dikatakan seperti itu. Tetapi mereka kurang jelas, ternyata setelah kita tayangkan itu bansos diserahkan masyarakat. Untuk lelang usulan lelang di ULP ada 3 paket, 2 diantaranya pembangunan gedung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan 1 pembangunan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan). Sisanya bansos, pekerjaan irigrasi di kelola melalui swakelola,” katanya. (Yapp)