Laporan : Ofie
KOTA PALEMBANG, BS — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Komisi XI DPR RI dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkuat sinergi sektor keuangan dan sektor riil melalui Diskusi Intensif Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) bertema “Sinergi Sektor Keuangan dan Sektor Riil Mendorong Pengembangan Keunggulan Kopi di Sumatera Selatan”, yang diselenggarakan di Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan, pada Senin (09/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro didampingi sejumlah anggota Komisi XI DPR RI lainnya, Anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK Sarjito, Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan Arifin Susanto, serta perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, asosiasi pengusaha, dan pelaku usaha.
Forum ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing kopi melalui penguatan rantai pasok, hilirisasi, pembiayaan produktif, dan akses pasar domestik maupun ekspor. Peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) diperkuat sebagai wadah koordinasi OJK, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan untuk mempertemukan kebutuhan pembiayaan petani, UMKM, agregator, serta pelaku usaha dengan layanan keuangan formal.
Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menekankan pentingnya pengembangan komoditas unggulan yang terhubung dengan pemberdayaan generasi muda dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Sumatera Selatan memiliki potensi kopi yang besar dan harus mampu menghasilkan nilai tambah lebih tinggi bagi masyarakat. Melalui kolaborasi pemerintah, OJK, industri jasa keuangan, dan dunia usaha, kita dorong hilirisasi, perluasan pasar ekspor, serta pemberdayaan generasi muda melalui Program 100.000 Sultan Muda agar semakin banyak wirausaha lokal mampu tumbuh dan bersaing di pasar global,” ujar Herman Deru.
Program 100.000 Sultan Muda Sumatera Selatan mengintegrasikan pendampingan, peningkatan kapasitas usaha, literasi keuangan, fasilitasi pembiayaan, dan perluasan pasar. Melalui Sultan Muda Sumsel Center (SMSC), program ini telah menghimpun lebih dari 12.300 pendaftar hingga November 2026.
Perkembangan ekosistem usaha produktif tersebut antara lain tercermin dari klaster kopi Sumatera Selatan yang mencatat realisasi kredit Rp 356,05 miliar dan ekspor 359,6 ton melalui 17 kali pengiriman ke lima negara tujuan pada periode Januari 2025–September 2026. Sementara itu, pengusaha muda Sumatera Selatan mencatat sembilan kesepakatan dagang internasional dengan potensi nilai Rp 501,40 miliar pada Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 Tahun 2026.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan bahwa pembiayaan produktif perlu berdampak langsung pada penguatan pelaku usaha dan ekonomi daerah.
“Potensi kopi Sumatera Selatan perlu ditopang akses permodalan yang tepat sasaran, peningkatan kapasitas usaha, dan penguatan rantai nilai dari hulu hingga hilir. Komisi XI DPR RI mendorong sinergi kebijakan dan industri jasa keuangan agar petani, UMKM, serta wirausaha muda memiliki kesempatan lebih luas untuk berkembang,” ujar Fauzi Amro.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK Sarjito menekankan pentingnya ekosistem komoditas yang didukung tata kelola, standardisasi kualitas, pembiayaan, dan mekanisme perdagangan yang transparan.
“Pengembangan komoditas unggulan membutuhkan keterhubungan dari produksi dan pengolahan hingga pembiayaan serta pemasaran. OJK mendorong penguatan sektor keuangan dan ekosistem perdagangan yang efisien, disertai peningkatan literasi dan inklusi keuangan agar pelaku usaha dapat memanfaatkan layanan keuangan secara produktif dan berkelanjutan,” ujar Sarjito.
Melalui TPAKD, OJK dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong kemitraan terpadu yang menghubungkan petani, kelompok usaha, agregator, industri pengolahan, dan pembeli dengan industri jasa keuangan. Penguatan akses pembiayaan berjalan seiring edukasi pengelolaan keuangan, pemahaman risiko, serta pemanfaatan layanan keuangan formal untuk mendukung keberlanjutan usaha dan pengembangan komoditas unggulan.
Sinergi literasi dan inklusi keuangan ini turut memperoleh pengakuan nasional melalui Financial Literacy Award (FLA) 2026 bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk kategori Program Literasi Keuangan Terbaik Tingkat Provinsi, serta TPAKD Award sebagai Provinsi Terbaik Wilayah Sumatera selama dua tahun berturut-turut pada 2025 dan 2026.
Melalui diskusi ini, OJK, Komisi XI DPR RI, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong tindak lanjut kemitraan TPAKD, perluasan pembiayaan sektor produktif, penguatan rantai nilai kopi, dan akses ekspor, sekaligus memperkuat literasi dan inklusi keuangan serta ekosistem kewirausahaan muda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.