Laporan: Hasan Basri
KOTA PALEMBANG, BS — Dua ribu tiga puluh tujuh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang dilantik Pemerintah Kota Palembang pada 22 Desember 2025, hingga kini masih menunggu hak paling mendasar mereka yaitu gaji. Lebih dari dua bulan berlalu sejak pengucapan sumpah jabatan, namun kepastian penghasilan yang dijanjikan belum juga berwujud.
Ironisnya, status sebagai aparatur pemerintah telah resmi disandang, tugas sudah dijalankan, namun hak dasar berupa penghasilan belum kunjung dibayarkan. Kondisi ini membuat ribuan PPPK paruh waktu seolah terombang-ambing tanpa arah ibarat pelampung di tengah lautan, terapung namun tanpa kepastian akan berlabuh.
Mereka tetap bekerja di ruang kelas, kantor pelayanan, hingga unit-unit teknis pemerintahan, sembari menyimpan kegelisahan yang tak kunjung reda. Di balik senyum saat melayani masyarakat, tersimpan pertanyaan yang sama, kapan gaji pertama cair?
Salah seorang PPPK paruh waktu bertugas di sebuah SMP Negeri di Palembang yang enggan disebutkan namanya, sebut saja Hermanto, mengaku tetap datang bekerja setiap hari meski belum menerima sepeser pun penghasilan sejak dilantik.
“Kami tetap masuk kerja seperti biasa. Kami sadar ini tanggung jawab. Tapi terus terang, kami juga punya keluarga yang harus dinafkahi.
Ketidakpastian ini bukan sekadar persoalan administratif. Ini menyangkut dapur yang harus tetap mengepul, cicilan yang harus dibayar, dan kebutuhan anak yang tak bisa ditunda. Ia berharap ada penjelasan terbuka dan tenggat waktu yang jelas agar para PPPK tidak terus hidup dalam ketidakpastian,” ujarnya lirih.
Sambungnya,hingga kini, belum ada penjelasan rinci mengenai jadwal pembayaran maupun skema penggajian yang akan diterapkan. Minimnya informasi membuat kegelisahan kian meluas.
Pertanyaan pun mencuat apakah persoalan ini tersangkut administrasi, kesiapan anggaran, atau hal lain yang belum disampaikan ke publik?
Situasi ini menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan aparatur yang telah resmi diangkat.
Ribuan PPPK paruh waktu itu telah menunjukkan komitmen mereka dengan tetap bekerja tanpa kepastian bayaran. Kini, mereka menanti komitmen yang sama dari pemerintah.
“Kami hanya berharap pemerintah Kota Palembang segera memberikan kepastian. Kami ingin bekerja dengan tenang, tanpa dihantui pertanyaan tentang hak kami sendiri,” ujar Hermanto.
Nada serupa disampaikan Pujiastuti nama samaran seorang PPPK di sebuah SD negeri di Palembang. Ia mengaku hari-harinya kini dilalui dengan perasaan campur aduk antara tanggung jawab dan kecemasan. Pagi hari ia berdiri di depan kelas, mengajar seperti biasa. Namun setiap pulang ke rumah, pikirannya dipenuhi satu pertanyaan yang tak kunjung terjawab kapan gaji itu datang?
Minggu berganti bulan. Kalender terus berjalan, tetapi rekening tetap kosong.
“Harapan kami,hanya ingin gaji kami keluar supaya bisa membeli kebutuhan pokok di bulan suci Ramadhan ini. Tidak lebih,” ujarnya pelan.
Pujiastuti bercerita, sejak dilantik ia tetap menjalankan tugas tanpa pernah absen. Ia menyiapkan bahan ajar, memeriksa pekerjaan siswa, bahkan ikut terlibat dalam kegiatan sekolah. Di hadapan murid-muridnya, ia berusaha tetap tersenyum dan terlihat kuat. Namun di dalam hati, ia menyimpan kegelisahan yang kian menumpuk.
“Ada kebutuhan rumah tangga yang tidak bisa ditunda. Listrik, air, uang sekolah anak, belum lagi kebutuhan harian. Semua tetap berjalan, sementara kami belum menerima apa-apa,” katanya.
Ia mengaku tak ingin mengeluh berlebihan. Baginya, menjadi guru adalah panggilan hati. Tetapi realitas hidup tidak bisa hanya ditopang oleh pengabdian. Ada keluarga yang bergantung, ada dapur yang harus tetap mengepul, terlebih menjelang bulan suci ketika kebutuhan biasanya meningkat.
“Kami tidak menuntut macam-macam. Hanya ingin kepastian. Kalau memang ada kendala, sampaikan kepada kami. Jangan biarkan kami terus bertanya-tanya,” ucapnya, suaranya mulai bergetar.
Pujiastuti berharap pemerintah segera memberi kejelasan, bukan sekadar janji. Sebab bagi dirinya dan ribuan PPPK lainnya, gaji pertama itu bukan hanya soal hak administratif, melainkan soal keberlangsungan hidup. Di tengah semangat mengabdi, mereka kini hanya bisa menunggu dengan harapan sederhana agar jerih payah yang telah diberikan segera mendapat balasan yang semestinya,” tutupnya.