Laporan: Hasan Basri
KOTA PALEMBANG, BS — Pemerintah Kota Palembang mulai menunjukkan sikap tegas dalam menghadapi persoalan banjir yang terus berulang setiap musim hujan. Tak hanya mempercepat normalisasi drainase dan pengerukan sedimentasi, Wali Kota Palembang Ratu Dewa juga menyiapkan langkah yang menyita perhatian publik memberikan reward bagi warga yang berhasil merekam aksi pembuangan sampah sembarangan.
Kebijakan itu menjadi bagian dari upaya serius Pemkot Palembang menekan perilaku yang selama ini dinilai menjadi salah satu pemicu utama tersumbatnya saluran air dan munculnya genangan di berbagai wilayah kota.
Tak tanggung-tanggung, pemerintah juga menyiapkan sanksi tegas berupa denda hingga hukuman sosial bagi pelaku pembuangan sampah liar. Sebaliknya, masyarakat yang melaporkan pelanggaran disertai bukti video akan mendapat hadiah atau bentuk penghargaan khusus dari pemerintah.
Menurut Ratu Dewa, persoalan banjir di Palembang bukan masalah baru yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Sejak era kolonial Belanda tahun 1932, Kota Palembang disebut telah menghadapi persoalan genangan akibat kondisi geografis dan sistem drainase yang belum sepenuhnya memadai.
“Kalau saluran dipenuhi sampah, eceng gondok, dan sedimentasi, air pasti tersumbat. Ini yang harus kita lawan bersama,” ujar Ratu Dewa di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Jalan Tasik, pada Selasa (12/05/2026).
Saat ini, Pemkot Palembang telah memetakan sedikitnya 11 titik rawan banjir yang menjadi prioritas penanganan. Kawasan tersebut meliputi Sukarami, Ilir Barat I dan II, Kemuning, Seberang Ulu, Jakabaring hingga Gandus.
Sebagai langkah percepatan, sejumlah proyek penanganan banjir dijadwalkan mulai berjalan pada Juni mendatang. Program itu mencakup pelebaran drainase, restorasi sungai, pembangunan tanggul, hingga penambahan kolam retensi guna mengurangi debit genangan saat hujan deras.
Di sisi lain, pengawasan terhadap pembuangan sampah liar juga akan diperketat melalui pemasangan CCTV di sejumlah titik strategis, terutama kawasan drainase dan kolam retensi. Pemerintah turut menyiapkan penambahan alat berat hingga 10 unit untuk mempercepat pengerukan sedimentasi yang selama ini menjadi penyebab aliran air tersendat.
Ratu Dewa menegaskan, keberhasilan penanganan banjir tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
“Penanganan banjir ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat,” pungkasnya.