Laporan: Hermansyah
KOTA PALEMBANG, BS — Persidangan perkara dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia (BSI) kepada petani tambak udang di Desa Bumi Pratama Mandira, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palembang, pada Kamis (06/08/2026).
Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sangkot Lumban Tobing, dengan agenda pemeriksaan para terdakwa yang saling memberikan keterangan. Tiga terdakwa dalam perkara ini yakni Syaifudin alias Udin, Sapriyadi Susanto, dan Liswan.
Usai persidangan, kuasa hukum terdakwa Sapriyadi Susanto, Dwi Wijayanti, dan Yopi Barata, mengungkap sejumlah fakta yang menurut mereka mencuat selama persidangan.
Dwi Wijayanti menyebut aliran dana hasil penyaluran KUR tidak hanya mengalir kepada petani tambak, tetapi juga kepada sejumlah pihak lain, termasuk pembayaran provisi dan berbagai keperluan operasional.
“Yang terungkap di persidangan, setelah dikurangi pembayaran angsuran sekitar Rp 3 miliar, masih ada sekitar Rp 8 miliar yang mengalir ke berbagai pihak,” ujar Dwi.
Sementara itu, terkait terdakwa Sapriyadi, Dwi menegaskan kliennya belum pernah mengembalikan uang secara pribadi karena Sapriyadi memang menerima dana tersebut, tetapi dana itu tidak digunakan untuk kepentingan pribadi sebagaimana yang didakwakan.
Dalam persidangan juga terungkap mengenai pembentukan PT KIM. Dwi menyebut modal awal perusahaan sebesar Rp 50 juta berasal dari pihak ketiga sebagai pemodal, bukan dari dana pribadi Sapriyadi.
Menurutnya, dana tersebut telah dikembalikan kepada pemodal setelah Sapriyadi tidak lagi menjabat sebagai komisaris PT KIM melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
“Sehingga modal yang ada di PT KIM saat ini merupakan modal murni milik perusahaan,” jelasnya.
Kuasa hukum juga berharap aparat penegak hukum tidak berhenti pada tiga terdakwa yang kini diadili, tetapi turut mengusut pihak-pihak lain yang diduga memiliki peran dalam perkara tersebut.
“Kami berharap seluruh pihak yang ikut terlibat dalam timbulnya kerugian negara dapat diproses secara tuntas. Dalam persidangan juga sudah terungkap nama-nama yang telah diperiksa sebagai saksi,” tegasnya.
Sementara itu, dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkap sejumlah dugaan penyimpangan dalam penyaluran KUR BSI yang berlangsung pada 2022 hingga 2023.
PT KIM disebut berperan sebagai avalis atau penjamin program pembiayaan, meski diduga tidak memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
Jaksa juga mengungkap para petani diminta menandatangani sejumlah dokumen yang masih kosong tanpa diberikan penjelasan mengenai isi maupun konsekuensi hukumnya.
Setelah dana KUR dicairkan, buku tabungan, kartu ATM, hingga PIN milik para nasabah diduga dikumpulkan oleh pihak PT KIM. Selanjutnya dana KUR disebut dipindahkan ke rekening pribadi Sapriyadi melalui surat kuasa maupun menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC).
Dana tersebut diduga tidak digunakan sesuai tujuan pembiayaan KUR sebagaimana mestinya.
Dari total penyaluran KUR sebesar Rp 12,4 miliar kepada 95 petani tambak, baru sekitar Rp 3,2 miliar yang telah dikembalikan. Sedangkan sisanya sekitar Rp 9,5 miliar masih menjadi tunggakan dan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit BPK RI.
Selain itu, terdakwa Syaifudin alias Udin juga diduga menerima imbalan sebesar Rp 68,6 juta dari Sapriyadi terkait proses penyaluran pembiayaan. Dana tersebut disebut telah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Negeri OKI sebagai bagian dari upaya pengembalian kerugian negara.
Atas perbuatannya, ketiga terdakwa didakwa dengan dakwaan primer melanggar Pasal 603 KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor serta dakwaan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor, juncto Pasal 20 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.