Menjaga Kendali Muara Enim di Tengah Badai Hukum
Laporan: Tia / Admin
KOTA PALEMBANG, BS — Ruang aula Griya Agung Palembang pada Rabu (10/06/2026) siang itu diselimuti atmosfer yang berbeda. Tidak ada riuh rendah perayaan atau senyum lebar yang biasa menghiasi prosesi penyerahan Surat Keputusan (SK) pejabat daerah, yang tersisa hanyalah raut ketegangan yang bercampur dengan rasa prihatin yang mendalam.
Di depan mimbar, Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru berdiri tegak. Di hadapannya, Wakil Bupati Muara Enim, Sumarni, melangkah dengan tegap namun sarat beban. Hari itu, selembar kertas SK resmi berpindah tangan. Sebuah dokumen yang menandai babak baru penunjukan Sumarni sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim.
Langkah kilat ini terpaksa diambil. Hanya berselang singkat setelah kabar mengejutkan mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berembus, yang menyeret Bupati Muara Enim nonaktif, Edison. Dinamika hukum ini seketika mengguncang fondasi birokrasi di bumi Serasan Sekundang.
Ujian di Tengah Riak Krisis
Bagi Sumarni, jabatan baru ini bukanlah sebuah hadiah kelulusan politik, melainkan sebuah amanah darurat di tengah badai. Ia tidak menampik adanya rasa sesak atas musibah yang menimpa rekan kerjanya.
“Pada hari ini kita semua berkumpul dalam suasana keprihatinan atas ujian yang menimpa Muara Enim,” ujar Sumarni dengan nada suara yang tertata, mencoba menyuntikkan ketenangan kepada jajarannya yang hadir. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim, kami menghormati sepenuhnya keputusan aparat penegak hukum.“
Sebagai seorang birokrat, Sumarni sadar betul bahwa riak krisis di level atas tidak boleh merembes ke bawah, apalagi sampai melumpuhkan nadi pelayanan masyarakat. Baginya, penunjukan ini adalah ujian kepemimpinan yang sesungguhnya.
Melawan Ego Sektoral dan Kepanikan
Dampak psikologis dari sebuah operasi senyap lembaga antirasuah sering kali memicu kepanikan massal di lingkungan pegawai pemerintahan. Proyek-proyek strategis bisa mandeg dan dokumen-dokumen penting bisa tertahan akibat ketakutan yang menjalar.
Mengantisipasi kelumpuhan tersebut, Sumarni langsung memasang barikade. Ia menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membuang jauh-jauh ego sektoral yang kerap menghambat birokrasi.
“Saya tidak bisa bekerja sendiri, maka mari kita sama-sama bekerja. Jangan panik, tetap fokus pada tugas dan fungsi masing-masing,” tegasnya.
Ia memberikan garansi penuh kepada jutaan warga Muara Enim bahwa pelayanan mendasar, mulai dari ruang perawatan rumah sakit, pengurusan administrasi kependudukan, hingga fasilitas publik lainnya, dipastikan aman dan berjalan seperti sedia kala.
Alarm Keras dan Evaluasi Total
Kasus hukum yang berulang di tingkat kepala daerah diakui Sumarni menjadi tamparan sekaligus alarm keras bagi sistem pemerintahan yang ia pimpin saat ini. Momentum transisi ini ia bidik sebagai titik balik untuk melakukan evaluasi total terhadap lini pengawasan internal.
Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa yang kerap menjadi titik lemah, kini dijanjikan akan diperketat demi menutup celah penyimpangan serupa di masa depan.
Kini, di pundak Sumarni, masa depan administratif Muara Enim digantungkan. Di akhir prosesi, ia menitipkan pesan penyejuk bagi masyarakat agar tidak mudah terombang-ambing oleh rumor liar politik yang biasanya memanas pasca-kasus korupsi mencuat.
“Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu. Mari bersama-sama membangun dengan hati yang sejuk dan pikiran yang jernih,” tutup Sumarni, menutup prosesi pelantikan yang akan tercatat dalam sejarah perjalanan Muara Enim.