Resmi Pimpin Muara Enim, Plt Bupati Sumarni Garansi Pelayanan Publik Aman dan Perketat Pengawasan

Laporan: Tia

 

KOTA PALEMBANG, BS — Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru resmi menunjuk Wakil Bupati Sumarni sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim, pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menjerat Bupati Edison.

 

Surat Keputusan (SK) penunjukan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur di Griya Agung pada, pada Rabu (10/06/2026).

 

“Pada hari ini kita semua berkumpul dalam suasana keprihatinan atas ujian yang menimpa Muara Enim. Atas nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim, kami menghormati sepenuhnya keputusan aparat penegak hukum. Kita doakan yang terbaik agar proses ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Plt Bupati Muara Enim, Sumarni.

 

Sumarni mengatakan jika amanah baru yang diterimanya di tengah dinamika hukum ini, merupakan sebuah tanggung jawab besar sekaligus ujian bagi keberlangsungan pemerintahan.

 

“Kami mengapresiasi Gubernur yang bergerak cepat memberikan surat Plt ini. Kepemimpinan Kabupaten Muara Enim tetap berjalan, dan tugas serta tanggung jawab yang diberikan ini adalah ujian yang harus dijalankan,” katanya.

 

Guna memastikan jalannya roda birokrasi tidak mandeg, ia menginstruksikan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tetap solid dan melarang keras adanya ego sektoral.

 

“Saya tidak bisa bekerja sendiri, maka mari kita sama-sama bekerja. Jangan panik, tetap fokus pada tugas dan fungsi masing-masing. Kami mengajak seluruh OPD untuk bekerja bersama,” tegasnya.

 

Ia juga memberikan garansi penuh kepada warga bahwa segala bentuk pelayanan mendasar di Kabupaten Muara Enim dipastikan aman dan tidak terkendala.

 

“Seluruh pelayanan publik akan tetap berjalan normal seperti biasa. Pelayanan kesehatan, administrasi, dan berbagai persoalan masyarakat harus tetap diselesaikan dengan baik,” imbuhnya.

 

Lebih lanjut, ia memandang musibah hukum yang menimpa pimpinan daerah sebelumnya harus dijadikan sebagai evaluasi total untuk memperketat pengawasan internal birokrasi.

 

“Ini alarm keras bagi kita semua untuk memperkuat komitmen. Ke depan akan diperketat pengawasan dan seluruh proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.

 

Ia meminta seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang dan menyikapi masa transisi pemerintahan ini dengan bijak tanpa mudah terhasut rumor.

 

“Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu. Mari bersama-sama membangun dengan hati yang sejuk dan pikiran yang jernih,” tutupnya.