Pemprov Sumsel Pilih Jalur Non-APBN untuk Proyek Prioritas, Skema Kerja Sama Masih Dikaji
Laporan: TIA
KOTA PALEMBANG, BS – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) tengah menyusun skema kerja sama paling tepat untuk merealisasikan proyek infrastruktur strategis tanpa mengandalkan dana APBN maupun APBD.
Asisten II Setda Provinsi Sumsel, Basyarudin Ahmad menyampaikan jika pembahasan difokuskan pada tiga opsi skema kerja sama, yakni Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) solicited, komunisasi aset, serta Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara (KSP-BMN).
“Rapat hari ini masih dalam tahap pemilihan skema yang paling memungkinkan untuk digunakan. Semua opsi kami kaji secara komprehensif agar sesuai regulasi, efisien dalam waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi daerah,” ujar Basyar, pada Kamis (25/09/2025).
Basyar menyebut dari ketiga skema yang dibahas, opsi KSP-BMN saat ini menjadi yang paling memungkinkan untuk diterapkan karena memiliki keunggulan dari sisi kecepatan proses dan kepastian hukum.
“Skema KSP-BMN cenderung lebih cepat dari sisi administrasi. Ini akan kami matangkan bersama kementerian teknis agar implementasinya tidak menemui kendala,” imbuhnya.
Ia mengatakan tahapan perumusan skema kerja sama ini menjadi krusial karena akan menjadi dasar untuk menentukan pola pendanaan, bentuk kemitraan, hingga struktur pengelolaan proyek di masa depan.
Untuk mendukung skema tersebut, Pemprov Sumsel juga tengah mempersiapkan pembentukan Special Purpose Vehicle (SPV), yaitu entitas khusus yang akan mengelola proyek sekaligus menjalin kerja sama pendanaan dengan pihak swasta.
“Investor potensial sudah ada, tapi kami belum bisa mengungkapkan. Fokus saat ini adalah menyelesaikan landasan hukum dan kelembagaan agar kerja sama bisa berlangsung lancar,” katanya.
Selain itu, Dokumen teknis proyek seperti Detail Engineering Design (DED), dokumen lingkungan, dan penetapan lokasi juga disiapkan sebagai bagian dari kelengkapan proses pra-konstruksi.
Ia menuturkan, jika seluruh proses dapat diselesaikan tepat waktu, pemerintah menargetkan proyek ini dapat mulai dikerjakan pada triwulan pertama tahun 2026.
“Insya Allah, target konstruksi mulai awal 2026 masih realistis. Asal semua proses legal dan administratif selesai sesuai jadwal,” ucap dia.