Laporan: Hasan Basri
KOTA PALEMBANG, BS — Pemerintah Kota Palembang berencana membangun sekolah rakyat terintegrasi dari SD hingga SMA dalam satu kawasan. Sekolah ini dirancang menampung hingga 1.000 siswa, khususnya dari keluarga kurang mampu, sebagai implementasi program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto.
Rencana ini muncul di tengah upaya pemerintah memperluas akses pendidikan, sekaligus menegaskan komitmen terhadap pemerataan kualitas pendidikan. Namun, hingga kini, beberapa aspek kritis masih harus dituntaskan, termasuk penentuan lokasi lahan yang strategis.
“Kami sudah melakukan audiensi dengan Kemensos untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Palembang. Sekolah ini rencananya menampung 1.000 siswa, dari SD hingga SMA,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Raimon Lauri
Menurut Raimon, penyediaan lahan menjadi tanggung jawab Pemkot Palembang, sementara pembangunan fisik gedung akan ditangani langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Selatan.
“Lokasi lahan masih dalam proses finalisasi. Tapi pembangunan fisiknya akan langsung ditangani Kementerian PUPR,” ujarnya.
Raimon menambahkan, calon peserta didik sekolah rakyat akan direkrut dari keluarga kategori Desil 1 dan Desil 2, yang mewakili kelompok masyarakat paling membutuhkan dukungan pendidikan. Pendataan dilakukan secara ketat melalui koordinasi lintas instansi, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
“Data yang terkumpul akan diteruskan ke wali kota, selanjutnya diajukan ke kementerian terkait,” jelasnya.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menegaskan komitmennya untuk segera merealisasikan pembangunan sekolah rakyat. Menurutnya, program ini tidak sekadar soal infrastruktur, tetapi juga soal akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
“Program ini sangat penting sebagai sarana pendidikan yang inklusif, sekaligus mendukung agenda prioritas nasional, termasuk program Asta Cita Presiden. Kita dorong agar segera terealisasi,” ujar Ratunya.
Sementara itu, pemerhati pendidikan Lukman Haris mengatakan,sekolah rakyat bukan hanya menjadi simbol akses pendidikan, tetapi juga instrumen strategis pemberdayaan sosial. Dengan menargetkan siswa dari keluarga kurang mampu, pemerintah berharap sekolah ini mampu memutus rantai ketimpangan pendidikan dan membuka peluang bagi generasi muda untuk bersaing secara setara.
Meski begitu, tantangan logistik dan koordinasi lintas instansi tetap harus diwaspadai. Penentuan lokasi lahan yang tepat dan kesiapan infrastruktur menjadi penentu keberhasilan program. Pemerintah daerah dituntut bergerak cepat agar janji pendidikan rakyat ini tidak berhenti pada rencana.
“Sekolah rakyat harus segera terwujud, bukan hanya menjadi angan-angan atau proyek janji semata.Dengan kapasitas 1.000 siswa dari SD hingga SMA, sekolah rakyat di Palembang bisa menjadi model pendidikan inklusif pertama di Sumatera Selatan, yang menyatukan akses, kualitas, dan pemerataan di bawah satu atap,” pungkasnya.