Laporan: Hermansyah
JAKARTA, BS – Puluhan massa yang tergabung dalam Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) dan Pemerhati Situasi Terkini (PST) menggelar aksi damai di depan kantor Kejaksaan Agung RI, pada Selasa (24/02/2026).
Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2023 di Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.
Dalam aksi itu, massa membawa spanduk bertuliskan “Usut Tuntas DAK OKI” dan “Tangkap Koruptor”. Mereka menyoroti pengelolaan anggaran sebesar Rp45.410.791.000 yang dialokasikan untuk pembangunan serta pengadaan fasilitas pendidikan tingkat TK, SD, hingga SMP di wilayah OKI.
Koordinator aksi, Rahmat Sandi Iqbal, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar simbolis, melainkan bentuk dorongan moral agar Kejaksaan serius menangani dugaan penyimpangan anggaran pendidikan yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
Aksi ini juga merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang digelar di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
Menurut Rahmat, dana DAK 2023 digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti pembangunan ruang kelas baru, ruang UKS, perpustakaan, laboratorium, ruang guru, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan toilet, area bermain, hingga pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Namun, pihaknya menduga terdapat ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan serta indikasi penggelembungan anggaran dalam pelaksanaannya.
“Kami menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Jika benar terjadi penyimpangan, tentu ini merugikan dunia pendidikan dan masa depan anak-anak di OKI,” ujarnya.
Dalam pernyataan sikapnya, SIRA dan PST mendesak Kejagung segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pendidikan OKI selaku Pengguna Anggaran (PA) berinisial MR, Kuasa Pengguna Anggaran berinisial R, Pejabat Pelaksana Kegiatan berinisial MI, serta pihak-pihak lain yang diduga terkait.
Massa juga menuntut transparansi penuh atas dokumen realisasi kegiatan dan laporan pertanggungjawaban anggaran guna memastikan tidak terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara. Mereka berkomitmen akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kepastian hukum.
“Aksi ini akan terus kami lakukan sampai persoalan ini jelas dan hukum benar-benar ditegakkan,” tegas Dian HS dan R Hidayat menutup aksi.