Atasi Permasalahan TKI Serta Perlindungan Perempuan Dan Anak Melalui Layanan Call Center

#Sosialisasi Libatkan Kerjasama Antara DPPPA Dan Unit PPA Polres Empat Lawang.

EMPAT LAWANG, BS – Maraknya kasus yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri melalui agen ilegal menjadi sorotan utama dalam berita terkini.

Banyaknya para TKI mengalami nasib yang begitu tragis serperti tidak dibayarnya gaji dan bahkan siksaan dari majikan mereka sendiri.

Dalam mengatasi permasalahan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) turut berperan aktif dengan menggelar sosialisasi tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di setiap kecamatan.

Dengan melibatkan ibu PKK para perangkat desa, dan Unit PPA Polres Empat Lawang kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu tindak pidana perdagangan orang.

Kepala Dinas PPA, Rita Purwaningsih, menyampaikan tujuan utama dari sosialisasi yaitu agar masyarakat dapat melakukan pendeteksian terhadap agen ilegal yang menyalurkan TKI ke luar negeri.

“Jadi kita bisa mengetahui apakah agensi yang akan dipergunakan tersebut ilegal atau legal secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan,” katanya.

Sentara itu, Kabid PPA Khairum Niswa menambahkan bahwa dalam upaya memberikan akses lebih mudah bagi masyarakat yang ingin melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, bidang PPA juga meluncurkan layanan call center.

“Agar lebih memudahkan masyarakat yang hendak melaporkan kasus perempuan dan anak. silakan hubungi via telephone atau via WhatsApp ke 0822-8009-5003. Kami akan datang mendampingi korban selama mengikuti proses hukum,” imbuhnya.

Inisiatif DPPPA ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam melindungi hak para TKI khususnya berasal dari Empat Lawang dan tentunya mencegah praktik perdagangan orang ilegal. Dengan memberikan bantuan serta perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

“kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memastikan legalitas agen penyelenggara pekerjaan ke luar negeri diharapkan dapat mengurangi risiko yang dihadapi oleh TKI Indonesia,” tukasnya. (BOT).