Kalau Batas Akhir Tidak Serahkan LHKPN Pejabat Empat Lawang Terancam Dicopot
EMPAT LAWANG,BS – Bupati Empat Lawang Joncik Muhamad memberi ultimatum kepada pejabatnya, yang tidak menyerahkan Elektrik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (eLHKPN) pada Desember mendatang.
Copot dari jabatan pun menjadi sangsinya bagi kepala OPD si Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati.
“Saya beri waktu satu bulan untuk menyampaikan LHKPN. Jika dalam satu bulan belum menyampaikan LHKPN ini. Maka saya tidak akan segan segan mencopot jabatan,” tegasnya, Senin (19/11/2018) saat sosialisasi penggunaan sistem Elektrik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (eLHKPN) diHotel Kito Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
Menurutnya, dari kabupaten dan kota di Provinsi Sumsel, Empat Lawang berada diurutan paling akhir mengenai persoalan LHKPN tersebut.
“Jangan sampai kita disorot KPK karena para Pejabat Empat Lawang ini takut menyampaikan harta ke kayaannya yang dimiliki. Selesaikan LHKPN nya, sehingga tercatat dengan jelas secara terinci,” ungkap Joncik.
Bahkan, Joncik Muhamad pada kesempatan ini tak segan segan menyampaikan dihadapan para peserta sosialisasi itu. Supaya jangan pernah main-main mengenai LHKPN tersebut.
“Ini penting, tak ada lagi yang namanya terlambat untuk membuatkan laporan, itu sangat tidak disiplin sekali. Atau jangan sampai tidak melaporkan,” ujarnya.
Dirinya juga menekankan mereka supaya dalam kurun waktu paling lama satu bulan kedepan terhitung sejak hari ini laporan LHKPN sudah selesai dan sudah masuk, ini dilakukan agar peringkat terendah tersebut bisa dihilangkan dalam urutan.
“Saya bukan menakut nakuti, tapi ini demi kebaikan kita semua karena kita berharap Lima tahun kedepan Empat Lawang ini menjadi lebih baik lagi,” ucapnya.
Oleh sebab itu, lanjutnya. Dirinya sangat berharap para Aparatur Sipil Negara (ASN ) khususnya di lingkungan Pemkab Empat Lawang, tidak ada yang tersangkut masalah hukum ataupun kasus pidana korupsi.
“Jangan sampai ada yang terjerat masalah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun di lembaga Tipikor lainnya karena telah menyalahi aturan sebagai petugas penyelenggara negara,” tutupnya. (bot)
