Laporan: Hasan Basri
KOTA PALEMBANG, BS — Pemerintah pusat mempertegas komitmennya membenahi kualitas pendidikan nasional dengan turun langsung ke daerah. Hal itu tercermin dari kunjungan kementerian ke Dinas Pendidikan Kota Palembang, pada Rabu(04/02/2026).
Kunjungan tersebut guna meninjau pelaksanaan program di sejumlah sekolah penerima manfaat skala prioritas pembangunan pendidikan.
Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan pendidikan tidak lagi cukup dikawal lewat laporan administratif. Pengawasan lapangan diperketat, seiring dorongan agar realisasi anggaran, mutu pembangunan, dan dampak program benar-benar dirasakan oleh sekolah dan peserta didik, khususnya di wilayah yang masih bergulat dengan keterbatasan sarana dan prasarana.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan kementerian, Yulita Handini Wibawati, menegaskan bahwa pembangunan pendidikan tidak boleh berjalan parsial dan terputus antara pusat dan daerah. Sinkronisasi kebijakan dinilai mutlak agar program nasional tidak berhenti sebagai target angka, tetapi hadir sebagai solusi nyata di ruang-ruang kelas.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirancang di pusat benar-benar menjawab kebutuhan riil sekolah di daerah.
Karena itu, masukan langsung dari kepala sekolah, guru, dan pemerintah daerah menjadi kunci,” ujar salah satu pejabat kementerian.
lanjutnya, dari dialog ini sejumlah persoalan mengemuka.Ketimpangan fasilitas antarwilayah masih nyata, keterbatasan ruang belajar layak belum sepenuhnya teratasi, dan peningkatan kualitas pembelajaran dinilai tidak bisa diselesaikan hanya dengan pembangunan fisik tanpa penguatan sumber daya manusia dan tata kelola,” katanya
Pemerintah daerah menyambut positif langkah tersebut. Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Palembang, Andalusia, melalui Plt Katim Sarana dan Prasarana PAUD dan Dikmas, R Abd Syaripuddin, menilai kunjungan kementerian sebagai momentum penting untuk menyampaikan kondisi faktual di lapangan.
“Kehadiran langsung kementerian membuka ruang komunikasi yang lebih jujur dan objektif. Banyak persoalan di sekolah yang selama ini sulit tergambar hanya melalui laporan tertulis,” ujarnya.
Ia berharap, hasil kunjungan tersebut tidak berhenti pada evaluasi semata, tetapi ditindaklanjuti dengan keputusan konkret yang mempercepat perbaikan layanan pendidikan di daerah.
Lebih jauh, ia menilai kunjungan ini juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan agar pembangunan sekolah tidak sekadar mengejar serapan anggaran, melainkan benar-benar mengedepankan mutu, keselamatan, dan keberlanjutan.
Tim kementerian menelaah secara langsung kesiapan dan kondisi sekolah-sekolah yang masuk dalam daftar prioritas pembangunan, mulai dari program rehabilitasi ruang kelas, penguatan sarana pendukung pembelajaran, hingga penyediaan layanan dasar seperti sanitasi layak, akses air bersih, dan pemanfaatan teknologi pendidikan.
“Di tengah tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan adalah fondasi utama. Penetapan sekolah penerima manfaat skala prioritas harus menjadi instrumen untuk mempersempit kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah dan memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang setara,” tutupnya.