Terungkap di Sidang Tipikor Palembang, Saksi Dicecar Soal Pembahasan Pokir Proyek Rp 904 Juta di PALI

Laporan: Hermansyah

 

KOTA PALEMBANG, BS — Fakta baru terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengondisian 10 paket proyek infrastruktur di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan.

 

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Palembang, pada Kamis (19/11/2026), majelis hakim mencecar saksi Budi Hoiru terkait komunikasi dengan seseorang bernama Ardi, termasuk pembahasan mengenai kegiatan pokok pikiran (pokir).

 

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Pitriadi tersebut menghadirkan enam orang saksi yang diperiksa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) PALI bersama majelis hakim.

 

Perkara ini menjerat lima terdakwa, yakni Sephy Hendika selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) PALI, Ardi Ferdian yang merupakan ASN pada Dinas Perkim PALI, serta Arif Gunawan selaku PPK Dinas Pendidikan PALI.

 

Sementara dua terdakwa lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Subela dan Yusrizal.

 

Dalam keterangannya, Budi mengaku mengetahui adanya enam kegiatan pokir yang masuk ke Dinas Perkim PALI. Namun, saat ditanya mengenai siapa PPK yang menangani keenam kegiatan tersebut, ia mengaku tidak mengetahuinya.

 

“Kurang tahu kalau kepala PPK-nya,” ujar Budi di hadapan majelis hakim.

 

Ia juga membantah pernah menerima uang dari enam kegiatan tersebut.

 

“Tidak,” jawabnya ketika ditanya apakah pernah mendapatkan uang dari kegiatan dimaksud.

 

Budi bahkan secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap pelaksanaan enam kegiatan tersebut.

 

“Terus terang saya sama sekali merasa kecewa terhadap enam kegiatan ini,” ungkapnya.

 

Pemeriksaan kemudian berlanjut pada komunikasi saksi dengan seseorang bernama Ardi. Dalam persidangan, muncul keterangan mengenai permintaan untuk menghubungi Harbi berkaitan dengan kegiatan pokir.

 

Majelis hakim mendalami keterangan tersebut dengan mengonfirmasi pernyataan Budi saat menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan.

 

Hakim mempertanyakan mengapa dalam berita acara pemeriksaan (BAP), saksi sebelumnya menerangkan adanya komunikasi tersebut, termasuk informasi bahwa pihak tertentu akan menemui Ardi untuk membicarakan kegiatan pokir.

 

Hakim pun mengingatkan saksi agar memberikan keterangan secara konsisten dan menjelaskan apabila terdapat perbedaan antara keterangan di persidangan dengan yang pernah disampaikan kepada penyidik.

 

“Kalau memang tidak ada, kenapa saudara waktu itu menerangkan seperti itu di penyidikan?” demikian pertanyaan hakim kepada saksi.

 

Budi kemudian kembali didalami mengenai keterangan sebelumnya terkait rencana koordinasi dan pertemuan dengan Ardi.

 

Dalam surat dakwaan, JPU menguraikan dugaan pengondisian terhadap 10 paket proyek konstruksi di lingkungan Dinas Perkim dan Dinas Pendidikan Kabupaten PALI.

 

Subela diduga bertindak seolah-olah sebagai direktur CV Nengkoda Jaya. Bahkan, ia disebut memalsukan tanda tangan direktur perusahaan tersebut untuk melaksanakan enam paket proyek konstruksi.

 

Enam paket pekerjaan itu terdiri dari lima proyek drainase di lingkungan Dinas Perkim PALI dan satu paket rehabilitasi ruang kelas di SDN 13 Penukal.

 

Dalam pelaksanaannya, Subela diduga bekerja sama dengan Sephy Hendika selaku PPK Dinas Perkim untuk lima proyek drainase.

 

Sementara pada proyek rehabilitasi ruang kelas SDN 13 Penukal, Subela disebut bekerja sama dengan Arif Gunawan selaku PPK Dinas Pendidikan PALI.

 

JPU juga menguraikan dugaan pemberian imbalan atau fee kepada kedua terdakwa yang menjabat sebagai PPK tersebut.

 

Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten PALI sebagaimana tercantum dalam dakwaan, pelaksanaan enam paket proyek yang dinilai tidak sesuai kontrak tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp 576 juta.

 

Selain itu, JPU mengungkap dugaan penyimpangan pada empat paket proyek konstruksi lainnya yang dikerjakan terdakwa Yusrizal selaku rekanan.

 

Keempat proyek tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp 332 juta.

 

Dengan demikian, total kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan penyimpangan 10 paket proyek tersebut mencapai lebih dari Rp904 juta.

 

Atas perbuatan yang didakwakan, para terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dikaitkan dengan Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.