Bank Indonesia Kanwil Sumatera Selatan Gelar Rakorwil TPID se-Sumsel
PALEMBANG,BS – Keberhasilan Sumatera Selatan menjadi salah satu kota penyelenggara perhelatan internasional Asian Games XVlll membuahkan hasil dengan mendorong Sumatera Selatan menjadi daerah prioritas pembangunan dan menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya.
Masifnya pembangunan infrastruktur seperti pembangunan Light Rail Transit (LRT), jalan tol dan jembatan menjadi pendorong sektor swasta untuk turut berkontribusi pada pembangunan Kota Palembang melalui pembangunan pusat perbelanjaan, hotel, dan restoran.
Bahkan pada triwulan ll 2018 pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tumbuh mencapai 5,07% (yoy) atau tertinggi selama 4 tahun terakhir serta lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional dan regional Sumatera.
Hal ini disampaikan Pjs Kepala Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumsel Hari Widodo, pada kegiatan Rakorwil TPID Provinsi Sumatera Selatan yang dikuti TPID di 17 kabupaten/kota se-Sumsel, Satgas Pangan Sumsel, BPS serta instansi terkait lainnya di Hotel Aristha, Selasa (30/10/2018).
“Rapat koordinasi TPlD ini dilakukan dalam rangka sinergi dan koordinasi program kerja pengendalian inflasi akhir tahun sebagai antisipasi beberapa risiko inflasi berupa peningkatan permintaan saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan periode libur sekolah,” ungkap Hari.
Menurutnya, inflasi Sumatera Selatan terjaga pada level yang rendah dan stabil yaitu sebesar 2,60% (yoy) atau dalam rentang target inflasi 2018 yaitu sebesar 3,511% (yoy). lnflasi yang rendah dan terkendali tersebut dicapai atas peran serta Tim Pengendalian lnflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan bersinergi dengan Satgas Pangan dengan berbagai upaya yang dilakukan antara lain, pasar murah, pemantauan harga, operasi pasar, iklan layanan masyarakat, hingga himbauan bijak berbelanja sehingga berhasil menjaga inflasi pada tingkat yang rendah.
“TPID Sumatera Selatan juga mengembangkan teknologi dalam pengendalian harga yaitu dengan aplikasi SeiMusi atau Sistem lnformasi Harga Komoditas Terkini Sumatera Selatan,” tambah Hari Widodo.
Ia mengatakan, dalam koordinasi TPID akan dilakukan penguatan pemanfaatan SeiMusi sebagai eorl) worning system saat harga komoditas tinggi. Aplikasi ini dapat memberikan informasi awal kenaikan harga komoditas strategis baik di level provinsi maupun kota/kabupaten. Untuk meningkatkan pemanfaatan SeiMusi, maka dilakukan capacity baliiding bagi operator SeiMusi pada Rabu,31 Oktober 2018.
Terkait dengan kondisi ekonomi terkini Prov. Sumatera Selatan, dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Retional (KEKR), yang merupakan publikasi triwulanan Bank Indonesia terkait perkembangan ekonomi, inflasi, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran, terlihat bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi.
“Tingginya pertumbuhan PDRB Sumatera Selatan triwulan tahun 2018 tercermin pada komponen investasi dan konsumsi rumah tangga” ujar Hari Widodo,
Sementara itu, Gybernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, dari sisi penawaran, TPID juga perlu memantau ketersediaan beberapa komoditas pangan agar mencukupi di saat permintaan meningkat. Pentingnya pengendalian inflasi di daerah menjadi perhatian khusus bagi Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, mengingatkan kembali arahan Presiden pada Rakornas TPID.
“Pada Rakornas TPID tahun 2018, Presiden Rl memerintahkan kepada kepala daerah untuk terus mendorong efektivitas APBD melalui percepatan realisasi dan intervensi stabilitas harga. Disinilah presiden menunjukkan bahwa pengendalian inflasi daerah merupakan salah satu program prioritas,” demikian disampaikan Herman Deru.
Gubernur Sumatera Selatan juga menggarisbawahi perlunya untuk menjaga ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi yanB didukung infrastruktur yang baik. Gangguan pada distribusi menjadi faktor munculnya ekonomi biaya tinggi dan meningkatkan harga di level konsumen. Dua faktor tersebut menjadi kunci dalam menjamin keterjangkauan harga bagi konsumen yang didukung dengan komunikasi yang efektif oleh pemangku kebijakan. (ria)